Mataram – Guru Besar STKIP Siliwangi Bandung Prof. Dr. H. Engking S. Hasan, M. Pd, menilai pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal masih dimarjinalkan oleh pemerintah daerah karena tidak sinkronnya program pemerintah pusat dengan daerah.“Luar biasa indah dan runutnya program pemerintah pusat, tetapi manakala program luas sekolah ini masuk ke daerah, pengelolaannya kadang-kadang kurang sinkron,” katanya di sela-sela acara seminar akademik jurusan pendidikan luar sekolah STKIP Siliwangi Bandung, yang digelar di gedung Balai Pengembangan Pendidikan Formal dan Informal (BPPFI) Regional VII Mataram, di Mataram, Selasa.
Ia menilai pendidikan yang sangat ampuh di masyarakat adalah adalah Pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Pendidikan luar sekolah tersebut merupakan pendidikan yang paling tua di dunia, sehingga dijadikan sebagai soko guru.
Fungsi dan peran PNFI sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah melalui pendidikan luar sekolah yang diberikan kepada masyarakat.
Salah satu target yang ingin dicapai, menurut dia, adalah membuat masyarakat menjadi pintar yang akan bermuara pada pembangunan ekonomi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Jika rakyat sudah pintar dan melek, segala macam pembangunan ekonomi akan terwujud. Kalau ekonomi rakyat sudah meningkat, tentu drajat kesehatan masyarakat yang tinggi akan tercapai. Tetapi kalau diawali dengan kebodohan dan mutu pendidikan yang rendah, ekonomi dan kesehatan masyarakat juga akan rendah,” ujarnya.
Engking menggambarkan bagaimana pendidikan luar sekolah di sejumlah negara seperti di Korea Selatan, Singapura dan Thailan yang cukup berkembang dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. “Jambu bangkok, ayam bangkok dari Thailand semuanya hasil dari pendidikan luar sekolah. Jadi begitu pentingnya pendidikan luar sekolah di Thailand,” ujarnya.
Menurut dia, program pemerintah pusat terkait dengan pendidikan luar sekolah sudah cukup bagus seperti sanggar belajar bersama, pendidikan dan pelatihan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menyelaraskan program tersebut dengan program pemerintah daerah terutama setelah berlakunya otonomi daerah.
Dia mengharapkan adanya sebuah upaya meninjau kembali undang-undang tentang otonomi daerah, sehingga program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah dalam memanusiakan manusia melalui pendidikan luar sekolah bisa selaras.
“Yang terpenting adalah bagaimana impelementasi kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah guna meningkatkan sumber daya manusia. Jadi harus betul-betul ada kesinambungan. Itulah makna sebenarnya dari otonomi daerah,” ujarnya.(ant)
Sumber http://sumbawabaratnews.com/?p=299
Tidak ada komentar:
Write comments